Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku siap apabila suatu saat Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota negara. Faktor ketenangan menjadi salah satu alasan Jakarta tak lagi cocok menjadi ibu kota.
"Ibu kota memang itu harus diperlukan. Apa yang dikatakan Pak Jokowi ya tentunya kita sih siap saja," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2017).
"Karena di sana kan harus ada ketenangan biar bisa bekerja, kepentingan masyarakat Indonesia, khususnya, bisa terakomodir juga, ketenangan kerja juga ya," ujarnya.
Meski mendukung apa pun keputusan pemerintah, dia menyebut pemindahan ibu kota bukanlah hal mudah. Untuk itu, pemerintah pusat harus mempersiapkan dengan baik dan memikirkan dampak pemindahan tersebut.
"Tapi itu kan juga persiapannya nggak setahun atau dua tahun, perencanaannya monggo saja bagaimana implementasinya silakan dari pemerintah pusat," ujarnya.
Di mana pun lokasi ibu kota negara nanti, Prasetyo mengaku akan ikut keputusan Presiden Joko Widodo. Yang terpenting, menurutnya, adalah pemerintah bisa tetap bekerja.
"Tapi kalau itu memang diperlukan ya sah-sah saja kan nggak ada masalah, yang penting kinerja pemerintah bisa terukur," ucap Prasetyo.
Lebih jauh, Prasetyo menilai tidak ada dampak dari pemindahan ini. Sebab, sebelumnya pada era Bung Karno, ibu kota sudah pernah dicanangkan untuk dipindahkan ke Palangka Raya.
"Dampak nggak ada ya, itu kan cerita dari Bung Karno dulu ya. Adanya di lintang Khatulistiwa, di tengah-tengah antara Indonesia bagian timur. Tengah ujung Khatulistiwa kan Palangka Raya itu. Tapi kita kan nggak tahu," tuturnya.
